Transparansi Anggaran Puskesmas Dum-Dum Disorot, Data Realisasi BOK-BPJS Dipertanyakan

HALMAHERA UTARA, sibermalut.com — Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan pemerintah menjadi perhatian publik. Salah satunya terkait pengelolaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan klaim BPJS Kesehatan di Puskesmas Dum-Dum, Kecamatan Kao Teluk, Kabupaten Halmahera Utara.

Sorotan tersebut muncul setelah seorang wartawan media online jk45.co.id biro Halmahera Utara melakukan peliputan di Puskesmas Dum-Dum dan meminta penjelasan terkait sebuah bangunan baru serta realisasi anggaran BOK dan BPJS di fasilitas kesehatan tersebut. (9/10/2026) 

Saat dikonfirmasi mengenai bangunan baru, Kepala Puskesmas Dum-Dum Fitria saleh mengatakan bahwa persoalan pembangunan tersebut merupakan kewenangan Dinas Kesehatan.

“Kalau bangunan itu tanya ke dinas, saya tidak tahu-menahu soal bangunan itu,” demikian pernyataan Kepala Puskesmas sebagaimana disampaikan wartawan.

Sementara terkait penggunaan dana BOK dan BPJS, Kepala Puskesmas menyatakan tidak terdapat persoalan dalam realisasinya dan seluruh penggunaan anggaran disebut telah sesuai.

Namun, ketika wartawan meminta untuk melihat atau memperoleh data fisik sebagai bagian dari upaya memperoleh informasi secara berimbang, Kepala Puskesmas disebut tidak dapat memberikan data tersebut dengan alasan sedang sibuk bekerja dan tidak memiliki waktu.

Sikap tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai keterbukaan informasi terkait pengelolaan anggaran di Puskesmas Dum-Dum.

Wartawan yang melakukan peliputan juga meminta agar dugaan ketidaksesuaian dalam pengelolaan anggaran, termasuk dana BPJS dan BOK serta pembangunan fasilitas baru, dapat diperiksa oleh pihak berwenang.

Ia berharap Polres Halmahera Utara dapat melakukan pemeriksaan apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam penggunaan anggaran negara di Puskesmas Dum-Dum.

“Ini menyangkut anggaran negara sehingga perlu transparansi dan pemeriksaan jika memang ada dugaan penyimpangan,” ujarnya.

Meski demikian, dugaan adanya penyelewengan anggaran tersebut belum dapat disimpulkan sebagai fakta dan masih memerlukan pemeriksaan serta bukti dari pihak berwenang.

Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh penjelasan lebih lanjut dari Dinas Kesehatan Halmahera Utara maupun pihak terkait mengenai sumber anggaran pembangunan bangunan baru tersebut serta rincian realisasi BOK dan BPJS di Puskesmas Dum-Dum.(red)